ATAMBUA, 31 JULI 2026 – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Belu Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor BP4D Kabupaten Belu ini menghimpun seluruh jajaran Perangkat Daerah, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan data, menyebarkan kinerja program, dan menyusun langkah-langkah kongkrit demi mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penanganan kemiskinan bukanlah tugas satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan dan pemangku kepentingan. Ia mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk menyatukan arah program dan kegiatan agar benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Penanganan kemiskinan adalah kerja bersama. Kita perlu memastikan bahwa setiap program penanggulangan kemiskinan yang kita gulirkan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Sinkronisasi data dan konvergensi program antar-perangkat daerah menjadi kunci utama agar penurunan kemiskinan di Belu berjalan optimal,” tegas Wabup Vicente.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama, antara lain pemberdayaan pertanian, peternakan, perikanan, peningkatan sanitasi, perumahan layak huni, serta penguatan perlindungan sosial.
Selain mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pemerintah daerah, Wabup juga mendorong perluasan kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai mitra pembangunan lainnya. Sinergi lintas sektor ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan dukungan pengentasan kemiskinan.
“Mari kita fokus memberikan pelayanan terbaik dan bersama-sama mencari berbagai peluang untuk membantu masyarakat. Dengan kerja sama dan komitmen seluruh pihak, kami optimistis angka kemiskinan di Kabupaten Belu dapat terus ditekan,” tambahnya.
Wakil Bupati berharap rapat koordinasi ini mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan secara nyata meningkatkan taraf hidup masyarakat, selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Belu menuju wilayah yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis dan Berbudaya.
Pada kesempatan tersebut, Vicente Hornai juga memaparkan data perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Belu berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS): pada tahun 2024 persentase kemiskinan mencapai 13,86% atau setara 32.570 jiwa dari total penduduk 232.570 jiwa, dan mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 12,79% atau sekitar 30.400 jiwa dari jumlah penduduk 232.788 jiwa.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Belu, para pimpinan Perangkat Daerah, Kepala BPS Kabupaten Belu, perwakilan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta seluruh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Belu.RM