ATAMBUA, Trans Timor News – Polemik mengenai hak pekerja di perusahaan Faromas Timor terus bergulir. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STISIP Fajar Timur Atambua, Melfridus Kali atau yang akrab disapa Fridus Kali, melontarkan kritik pedas terhadap klarifikasi pihak manajemen terkait keterlambatan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerjanya.
Melalui pesan WhatsApp pada Jumat (24/04/2026), Fridus menilai alasan kendala administrasi (KTP) yang disampaikan perusahaan hanyalah sebuah alibi untuk menutupi ketidakseriusan dalam memenuhi kewajiban normatif tenaga kerja.
Bongkar Fakta Lapangan: “Mayoritas Pekerja Punya KTP”
Fridus, yang mengaku sebagai mantan karyawan (helper) di Faromas Timor, menegaskan bahwa ia mengetahui persis kondisi internal perusahaan. Menurutnya, klaim bahwa banyak pekerja belum memiliki KTP adalah pernyataan yang tidak berdasar.
“Saya tegaskan, alasan itu tidak benar. Mayoritas pekerja, khususnya helper, sudah memiliki KTP. Persoalannya bukan pada administrasi pekerja, tetapi pada ketidakseriusan perusahaan. Kalaupun ada yang belum lengkap, seharusnya perusahaan proaktif membantu pengurusan, bukan menjadikannya alasan setelah mencuat ke publik,” tegas Fridus.
Soroti Sistem Pengupahan Tanpa Slip Gaji
Selain persoalan jaminan sosial, aktivis mahasiswa ini juga membongkar praktik pengupahan yang dinilai minim transparansi. Ia menyebut para sopir di perusahaan tersebut tidak pernah menerima slip gaji, sehingga tidak mengetahui rincian hak yang mereka terima setiap bulan.
“Para sopir tidak tahu berapa gaji pokok, uang makan, atau tunjangan profesi mereka karena tidak ada slip gaji. Semuanya digabung tanpa penjelasan. Ini mencerminkan lemahnya tata kelola perusahaan dan merugikan pekerja karena mereka tidak bisa mengontrol haknya sendiri,” ungkapnya.
Menurut Fridus, slip gaji adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang paling mendasar dalam hubungan kerja yang profesional. Jika hal ini saja diabaikan, maka kredibilitas manajemen patut dipertanyakan.
Desak Audit dari Dinas Tenaga Kerja
Menutup pernyataannya, Fridus mendesak Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan instansi pengawas untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap Faromas Timor. Audit tersebut harus mencakup kepesertaan BPJS, sistem kontrak, hingga standar pengupahan.
“Jangan sampai alasan administratif dijadikan tameng. Pemerintah harus hadir dan berpihak kepada pekerja. Investasi memang penting bagi ekonomi daerah, tapi tidak boleh mengorbankan martabat dan hak-hak pekerja,” pungkasnya dengan nada tandas.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi lanjutan dari pihak manajemen Faromas Timor terkait tudingan sistem pengupahan tanpa slip gaji tersebut.RM