ATAMBUA, Trans Timor News – Pemerintah Kabupaten Belu bergerak cepat memastikan penyaluran bantuan pangan nasional tepat sasaran. Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T., memimpin langsung rapat persiapan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) periode Februari-Maret 2026 yang digelar di Ruang Rapat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kamis (09/04/2026).
Rapat krusial ini dihadiri oleh jajaran asisten Setda, pimpinan OPD terkait, Bulog Atambua, hingga para Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Belu. Fokus utamanya adalah menyinkronkan data penerima agar tidak ada warga yang berhak namun terlewatkan dalam pendistribusian kali ini.
Dalam arahannya, Wabup Vicente menekankan pentingnya verifikasi lapangan mulai dari tingkat RT hingga Kecamatan. Ia menegaskan bahwa data lama wajib diperbaharui oleh Dinas Sosial untuk meminimalisir kesalahan sasaran.
“Data yang lama perlu dilakukan pembaharuan agar tidak ada kekurangan dan salah sasaran. Koordinasi antara pihak Kecamatan hingga jasa logistik harus diperkuat agar penyaluran bantuan ini tepat dan cepat sampai ke tangan masyarakat,” tegas Wabup Vicente.
Tantangan Geografis dan Paket Bantuan
Wakil Bupati juga mengingatkan jajarannya untuk memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Belu yang unik dibandingkan wilayah lain. Tantangan akses transportasi menuju desa-desa pelosok menjadi catatan penting dalam mengatur teknis pengiriman hingga ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Belu ini memiliki tantangan geografis yang berbeda. Oleh karena itu, pengaturan penyampaian bantuan harus detail karena ini adalah amanah langsung dari Badan Pangan Nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Pimpinan Kantor Cabang Perum Bulog Atambua melaporkan bahwa untuk wilayah Kabupaten Belu, tercatat sebanyak 25.522 KPM yang akan menerima bantuan. Setiap penerima manfaat akan mendapatkan paket bantuan berupa:
-
Beras: 10 kg per bulan (alokasi Februari dan Maret).
-
Minyak Goreng: 2 liter per bulan (alokasi Februari dan Maret).
Sinergi Lintas Sektoral
Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi intensif antara Pemerintah Daerah dan Bulog untuk memastikan stok pangan tersedia dan mekanisme distribusi berjalan tanpa hambatan. Kehadiran para Kepala Desa dan Lurah diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi di tingkat paling bawah sehingga bantuan tersebut benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.Rian