{"id":1225,"date":"2026-04-24T11:33:36","date_gmt":"2026-04-24T11:33:36","guid":{"rendered":"https:\/\/transtimornews.id\/?p=1225"},"modified":"2026-04-24T11:33:36","modified_gmt":"2026-04-24T11:33:36","slug":"ketua-bem-stisip-fajar-timur-kritik-keras-faromas-timor-jangan-jadikan-ktp-tameng-kelalaian-perusahaan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/transtimornews.id\/index.php\/2026\/04\/24\/ketua-bem-stisip-fajar-timur-kritik-keras-faromas-timor-jangan-jadikan-ktp-tameng-kelalaian-perusahaan\/","title":{"rendered":"Ketua BEM STISIP Fajar Timur Kritik Keras Faromas Timor: &#8220;Jangan Jadikan KTP Tameng Kelalaian Perusahaan&#8221;"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\" data-path-to-node=\"3\"><b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"0\">ATAMBUA, Trans Timor News<\/b> \u2013 Polemik mengenai hak pekerja di perusahaan Faromas Timor terus bergulir. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STISIP Fajar Timur Atambua, <b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"167\">Melfridus Kali<\/b> atau yang akrab disapa <b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"205\">Fridus Kali<\/b>, melontarkan kritik pedas terhadap klarifikasi pihak manajemen terkait keterlambatan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerjanya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-path-to-node=\"4\">Melalui pesan WhatsApp pada Jumat (24\/04\/2026), Fridus menilai alasan kendala administrasi (KTP) yang disampaikan perusahaan hanyalah sebuah alibi untuk menutupi ketidakseriusan dalam memenuhi kewajiban normatif tenaga kerja.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify\" data-path-to-node=\"5\"><b data-path-to-node=\"5\" data-index-in-node=\"0\">Bongkar Fakta Lapangan: &#8220;Mayoritas Pekerja Punya KTP&#8221;<\/b><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\" data-path-to-node=\"6\">Fridus, yang mengaku sebagai mantan karyawan (<i data-path-to-node=\"6\" data-index-in-node=\"46\">helper<\/i>) di Faromas Timor, menegaskan bahwa ia mengetahui persis kondisi internal perusahaan. Menurutnya, klaim bahwa banyak pekerja belum memiliki KTP adalah pernyataan yang tidak berdasar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-path-to-node=\"7\">\u201cSaya tegaskan, alasan itu tidak benar. Mayoritas pekerja, khususnya <i data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"69\">helper<\/i>, sudah memiliki KTP. Persoalannya bukan pada administrasi pekerja, tetapi pada ketidakseriusan perusahaan. Kalaupun ada yang belum lengkap, seharusnya perusahaan proaktif membantu pengurusan, bukan menjadikannya alasan setelah mencuat ke publik,\u201d tegas Fridus.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify\" data-path-to-node=\"8\"><b data-path-to-node=\"8\" data-index-in-node=\"0\">Soroti Sistem Pengupahan Tanpa Slip Gaji<\/b><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\" data-path-to-node=\"9\">Selain persoalan jaminan sosial, aktivis mahasiswa ini juga membongkar praktik pengupahan yang dinilai minim transparansi. Ia menyebut para sopir di perusahaan tersebut tidak pernah menerima slip gaji, sehingga tidak mengetahui rincian hak yang mereka terima setiap bulan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-path-to-node=\"10\">\u201cPara sopir tidak tahu berapa gaji pokok, uang makan, atau tunjangan profesi mereka karena tidak ada slip gaji. Semuanya digabung tanpa penjelasan. Ini mencerminkan lemahnya tata kelola perusahaan dan merugikan pekerja karena mereka tidak bisa mengontrol haknya sendiri,\u201d ungkapnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-path-to-node=\"11\">Menurut Fridus, slip gaji adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang paling mendasar dalam hubungan kerja yang profesional. Jika hal ini saja diabaikan, maka kredibilitas manajemen patut dipertanyakan.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify\" data-path-to-node=\"12\"><b data-path-to-node=\"12\" data-index-in-node=\"0\">Desak Audit dari Dinas Tenaga Kerja<\/b><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\" data-path-to-node=\"13\">Menutup pernyataannya, Fridus mendesak Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan instansi pengawas untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap Faromas Timor. Audit tersebut harus mencakup kepesertaan BPJS, sistem kontrak, hingga standar pengupahan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-path-to-node=\"14\">\u201cJangan sampai alasan administratif dijadikan tameng. Pemerintah harus hadir dan berpihak kepada pekerja. Investasi memang penting bagi ekonomi daerah, tapi tidak boleh mengorbankan martabat dan hak-hak pekerja,\u201d pungkasnya dengan nada tandas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-path-to-node=\"15\">Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi lanjutan dari pihak manajemen Faromas Timor terkait tudingan sistem pengupahan tanpa slip gaji tersebut.<em><strong>RM<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ATAMBUA, Trans Timor News \u2013 Polemik mengenai hak pekerja di perusahaan Faromas Timor terus bergulir. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STISIP Fajar Timur Atambua, Melfridus Kali atau yang akrab disapa Fridus Kali, melontarkan kritik pedas terhadap klarifikasi pihak manajemen terkait keterlambatan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerjanya. Melalui pesan WhatsApp pada Jumat (24\/04\/2026), Fridus menilai&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":1226,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,13,10],"tags":[804,437,806,808,803,805,807,809,19],"class_list":["post-1225","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-daerah","category-ekonomi","category-polhukam","tag-bem-stisip-fajar-timur-atambua","tag-berita-atambua","tag-bpjs-ketenagakerjaan-belu","tag-dinas-tenaga-kerja-belu","tag-faromas-timor","tag-fridus-kali","tag-hak-pekerja","tag-kritik-perusahaan","tag-trans-timor-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/transtimornews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1225","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/transtimornews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/transtimornews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/transtimornews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/transtimornews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1225"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/transtimornews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1225\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1227,"href":"https:\/\/transtimornews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1225\/revisions\/1227"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/transtimornews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1226"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/transtimornews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/transtimornews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/transtimornews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}