ATAMBUA, Trans Timor News – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, memberikan teguran keras bagi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kecamatan saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Tematik Stunting di Aula BP4D, Senin (30/03/2026). Dalam forum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tersebut, Wabup Vicente mengungkapkan kekecewaannya atas temuan kurangnya kehadiran petugas di kantor kecamatan saat masyarakat membutuhkan pelayanan.
Berdasarkan hasil kunjungan rutinnya setiap Sabtu ke wilayah Lamaknen Selatan dan Raimanuk, Wabup Vicente mengaku menerima banyak keluhan langsung dari warga. Ia menegaskan bahwa jabatan adalah kepercayaan yang harus dibarengi dengan kehadiran nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar bekerja di balik meja.
“Kita diberi kepercayaan oleh Bupati untuk memegang jabatan, maka wajib hadir di kantor dan turun ke lapangan. Jangan sampai menyusun program hanya di atas meja tanpa tahu kebutuhan nyata rakyat,” tegas Wabup Vicente di hadapan para Pimpinan OPD dan seluruh Camat se-Kabupaten Belu.
Sentil Dana Desa dan Validitas Data Stunting
Selain masalah kedisiplinan, Wakil Bupati juga menyoroti efektivitas penanganan stunting yang dinilai belum signifikan meski Dana Desa telah bergulir selama satu dekade. Ia menengarai, akar masalahnya terletak pada basis data yang tidak akurat, sehingga intervensi yang dilakukan seringkali salah sasaran.
Menurutnya, tiga isu krusial—ketahanan pangan, kemiskinan ekstrem, dan stunting—adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keberhasilan program di tahun 2027 mendatang sangat bergantung pada validitas data yang digunakan sebagai acuan perencanaan.
“Selama 10 tahun dana desa berjalan dan ada alokasi khusus stunting, tapi penurunan angka belum signifikan. Ini terjadi karena basis datanya belum tepat,” ungkapnya lugas.
Dorong Program Berbasis Potensi Lokal dan Pasca-Eksodus
Wabup Vicente juga meminta OPD teknis untuk lebih kreatif dan fokus pada pendampingan program hingga mandiri, seperti pengembangan pakan ternak di Sonis Laloran dan ternak sapi di Hanowai. Ia mengingatkan agar bantuan tidak dilepas begitu saja setelah peluncuran, melainkan harus dikawal hingga memberikan dampak ekonomi nyata bagi peternak dan petani.
Isu dampak eksodus tahun 1999 juga menjadi perhatian serius. Ia menekankan bahwa bantuan perumahan di wilayah Kakuluk Mesak hingga Tasifeto Timur harus dibarengi dengan penyediaan sarana penghidupan yang berkelanjutan, seperti akses lahan perkebunan.
“Dengan anggaran terbatas, kita harus berjalan bersama dan berpikir kreatif. Mari bekerja nyata di tengah masyarakat agar kemiskinan dan stunting benar-benar turun,” tutup Vicente mengakhiri sambutannya.Rian
