ATAMBUA, Trans Timor News – Gelombang protes terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas negara di Kabupaten Belu mulai memanas. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STISIP Fajar Timur Atambua secara resmi menyatakan sikap keras terhadap dugaan penggunaan Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Belu sebagai tempat aktivitas partai politik.
Kecaman ini dipicu oleh sikap Ketua DPRD Belu, Theodorus Manehitu Djuang, yang memilih bungkam saat dikonfirmasi oleh media. Respons singkat “silakan tulis, saya tidak mau menanggapi” dinilai sebagai bentuk arogansi kekuasaan dan pengkhianatan terhadap prinsip transparansi publik.
Ketua BEM STISIP Fajar Timur Atambua menegaskan bahwa fasilitas negara yang dibiayai oleh uang rakyat tidak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
“Ini bukan persoalan sepele. Jika Rujab benar digunakan untuk kepentingan partai, itu adalah pelanggaran etika berat dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat. Sikap ‘silakan tulis’ itu menunjukkan bahwa kritik publik dianggap angin lalu,” tegasnya dengan nada tinggi.
Konsolidasi Massa: Parlemen Jalanan Jadi Pilihan
Menanggapi krisis akuntabilitas tersebut, BEM STISIP Fajar Timur mulai bergerak melakukan konsolidasi massa. Mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor DPRD Belu dalam waktu dekat untuk menuntut klarifikasi terbuka.
Menurut pihak mahasiswa, langkah konstitusional ini diambil karena jalur komunikasi formal melalui media massa tidak diindahkan oleh pimpinan dewan. Mereka menilai diamnya pejabat bukan merupakan solusi, melainkan awal dari krisis kepercayaan masyarakat yang lebih dalam.
“Kami tidak akan diam. Demonstrasi ini adalah langkah untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa kontrol. Kami akan pastikan isu ini menjadi besar jika tidak ada penjelasan transparan kepada publik,” lanjut Ketua BEM.
Marwah Lembaga Publik Dipertaruhkan
Dugaan penyimpangan ini mencuat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, sehingga penggunaan fasilitas mewah negara untuk urusan internal partai dianggap mencederai rasa keadilan. Hingga berita ini diturunkan, Trans Timor News masih berupaya mendapatkan pernyataan resmi dari sekretariat DPRD maupun Ketua DPRD Belu terkait tudingan serius tersebut.
Publik kini menanti keberanian lembaga legislatif untuk memberikan jawaban jujur agar marwah lembaga perwakilan rakyat tersebut tetap terjaga dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.Rian
