MOTAAIN,Trans Timor News–Pengelolaan perbatasan menjadi bagian integral wilayah negara dan mendapatkan perhatian khusus setiap negara untuk mengelola batas wilayah serta kawasan perbatasan.
Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Administrator Pos Lintas Batas Negara Motaain, Maria Fatima Rika, S.STP pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Badan Nasional Pengelola Perbatasan ke-14 Tahun 2024 di Motaain, Selasa (17/9).
Dia mengatakan, pengelolaan perbatasan juga menjadi komitmen Presiden Jokowidodo sejak menjabatnya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesan.
Presiden juga mengharapkan, kata Tito seperti dikutip Administator Pos Lintas Batas Negara Motaain, masyarakat yang berada dipinggiran, Kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan, Kawasan terisolir agar merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lebih lanjut dia mengatakan, Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) di Indonesia yang dilaksanakan melalui 2 (dua) dimensi yaitu Dimensi Batas Wilayah Negara (boundary dimension) dalam rangka memperkuat upaya penegakan kedaulatan negara serta penegakan pertahanan dan keamanan negara; dan Dimensi Kawasan Perbatasan (frontier dimension) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan, bernilai strategis menentukan wajah negara kita dalam berhadapan dengan negara-negara tetangga.
Menurut Tito, 14 tahun perjalanan waktu, menghadirkan hasil pengelolaan yang menempatkan BNPP memberi pengaruh besar dalam menghadirkan Perbatasan sebagai Beranda Depan Negara Indonesia yang Berdaulat dan Sejahtera.
Proses koordinasi, lanjut Tito, bukanlah hal yang mudah untuk dapat diaktualisasikan dalam agenda Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Negara yang setiap tahunnya kita perjelas dalam Rencana Aksinya, hambatan atas kebijakan yang timbul di tiap pertengahan tahun memungkinkan terjadinya pergeseran program dan anggaran yang belum sepenuhnya berpihak pada pengelolaan perbatasan negara, sehingga capaiannya tidak serta merta memenuhi target 100%.
Hal ini pun, urainya, bagi pemerintah daerah yang berada di kawasan perbatasan negara, belum sepenuhnya mengambil peran dalam mengagendakan program dan anggarannya untuk memfasilitasi pembangunan perbatasan negara. Butuh effort yang besar dalam menguatkan pola koordinasi yang dibangun, dan kiprah yang lebih implementatif dalam mengisi ruang kosong atas hadirnya negara di perbatasan.
Lebih lanjut dikatakan, Penguatan kelembagaan pengelola perbatasan dalam skala nasional dan daerah menjadi hal yang mendasar, sehingga perlu dipetakan kembali untuk mencermati atas fasilitasi yang sudah dilakukan dan perlu ditingkatkan. Demikian halnya dengan penguatan kebijakan dalam pengelolaan BWN-KP, dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang akan dilahirkan dalam bentuk Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP maupun Rencana Strategis Sekretariat Tetap BNPP.
‘’Angka 14 menjadi starting poin kita untuk menghadirkan BNPP yang lebih proaktif dalam menggerakkan pengelolaan perbatasan negara pada koridor koordinasi untuk memastikan tiap tahapan dalam 5 (lima) tahunan ke depan sampai pada masanya pengelolaan perbatasan negara menjadi bagian yang berkontribusi besar dalam gaung Indonesia Emas melalui pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang perlu dilakukan secara bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif,’’jelasnya.
Pada bagian lain, jelas Tito, sejalan dengan tema “Bangun Perbatasan untuk Indonesia Emas”, dalam rangka menyongsong Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 mendatang dan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, yaitu: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2025”, BNPP akan melaksanakan misi kedua dan misi keenam dari 8 (delapan) misi untuk menjaga kedaulatan negara dan mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.
Kedua misi tersebut, sebut Tito lagi, adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru; dan membangun dari desa dan dari bawah untuk pembangunan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, dengan mengedepankan Lokasi Prioritas (Lokri) Pengelolaan BWN-KP pada 19 Provinsi, 75 Kabupaten/Kota, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai Pusat Pertumbuhan Pembangunan Perbatasan (termasuk 95 Kecamatan Deliniasi), 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas, sehingga jumlah Kecamatan yang menjadi prioritas penanganan 299 Kecamatan, demikian halnya termasuk 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang berada dalam Kecamatan Perbatasan Prioritas, dan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
‘’Saya percaya, kita semua dalam wadah keanggotaan BNPP akan berusaha dan bersatu padu agar semua rencana pembangunan perbatasan dapat terlaksana dengan baik. Dengan sinergitas dan kerjasama seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, saya yakin kehadiran negara di kawasan perbatasan dalam membangun Indonesia dari pinggiran akan terwujud. Harapan tersebut tentunya tidak mustahil,’’jelasnya penuh yakin.
Akhir kata, di Hari Ulang Tahun ke 14 BNPP ini, diharapkan dapat menjadi momentum kita bersama untuk memperkuat komitmen dalam menjaga batas negara dan mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara. Untuk itu, mari bersama kita tingkatkan profesionalisme serta kapasitas diri dalam Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan urusan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan,’’cetus Tito sebelum mengakhiri sambutannya sembari menyampaikan terima kasih atas perhatiannya.
‘’Marilah kita terus bekerja dan bekerja, semoga segala sumbangsih pemikiran dan kerja keras kita kepada negara dan bangsa memperoleh limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jaga Wilayahnya, Sejahterakan Rakyatnya! Bangun Perbatasan, untuk Indonesia Emas!,’’cetus Tito mengakhiri sambutannya penuh yakin.
Hadir dalam kegiatan HUT BNPP ke-14 secara nasional yaitu Sekretaris Utama BNPP/Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Plh. Sekretaris BNPP/ Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; Plt. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan; Para Kepala Biro dan Asdep Lingkup BNPP; Para Pokli (Letjen TNI (Purn.) Ali Hamdan Bogra, S.I.P., M.Si; dan Bapak Irjen Pol. (Purn.) Drs. Hamidin; Para Pejabat Eselon III dan IV; Perencana Madya dan Muda; dan staf lingkup BNPP; dan peserta upacara.
Sementara di tingkat Kabupaten/daerah yang turut hadir yaitu Koordinator Bea dan Cukai PLBN Motaain; Koordinator Imigrasi PLBN Motaain dan anggota; Koordinator Karantina Kesehatan PLBN Motaain; Koordinator Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Satpel PLBN Motaain; Kepala Terminal Barang Internasional Motaain; Pejabat Struktural BNPP PLBN Motaain; Kepala Pos Polisi Motaain/Liaison Officer Polri; Pejabat Penghubung Liaison TNI; Dankipur I Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 742/SWY Pos Motaain; Dansektor Pamtas RI-RDTL Pos Brimob Motaain; Komandan Pos POM TNI PLBN Motaain; Dantim Intel Kodam IX Udayana; Dantim BAIS; Komandan Pos Angkatan Laut; Koordinator BNN PLBN Motaain; Koordinator SATLANTAS Polres Belu di PLBN Motaain.
Sejarah BNPP
Pada tempat terpisah, Administrator Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Maria Fatima Rika,S.STP ketika ditanya soal mengatakan, sementara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, secara geografis berada diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Pasifik). Selain itu, terdapat sekitar 17.504 pulau mencakup 111 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), yang 12 diantaranya pulau rawan konflik.
Dia menjelaskan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara tetangga yang terbagi atas batas laut dan darat. Pada wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Republik Palau, dan Timor Leste.
Sementara, lanjutnya, wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sejalan dengan itu pula pengelolaan perbatasan dinilai penting untuk mengamankan kedaulatan, baik wilayah maupun masyarakatnya. Terlebih, potensi di kawasan perbatasan juga merupakan hal yang harus ditumbuhkembangkan untuk kepentingan nasional.
Seiring waktu, sejumlah persoalan di wilayah perbatasan mengemuka. Sebut saja, lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke negara tetangga (Malaysia) pada 2012 lalu, kesulitan ekonomi warga perbatasan, transportasi umum yang langka, jalan rusak dan terjal, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia serta bentuk kriminal lainnya. Meski sudah ada kementerian/lembaga (K/L) yang menangani persoalan di perbatasan saat itu, namun dirasa kurang efektif karena kurangnya keterpaduan antara instansi yang menangani perbatasan.
Fakta ini, lanjutnya, kemudian mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga yang fokus menangani persoalan di perbatasan negara, baik dari segi lintas batas dengan negara tetangga, pengelolaan potensi serta pembangunan infrastruktur.
‘’Hingga terbitlah Undang-Undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang menyebutkan bahwa untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah membentuk badan pengelola nasional dan badan pengelola daerah. Selanjutnya diterbitkan Perpres 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),’’tuturnya.
Badan ini merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pada tanggal 17 September 2010 dilakukan penempatan personil di BNPP berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2010, Nomor 134 Tahun 2010 dan Nomor 135 Tahun 2010 yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai HUT BNPP. (vit)
