DILI—transtimornews.id-Wakil Menteri untuk Urusan Parlemen, Adérito Hugo da Costa mengatakan bahwa Perdana Menteri (PM), Kay Rala Xanana Gusmão telah mengarahkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Timor Leste untuk segera menyelesaikan dan membayar utang di Rumah Sakit Indonesia, Malaysia dan Singapura.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dengan anggaran perubahan 2023 serta RAPBN 2024, sudah dianggarkan dana untuk pembayaran utang-utang tersebut. Namun, utang tersebut masih dipantau oleh kementerian terkait di rumah sakit-rumah sakit tersebut, karena sejak awal Kemenkes menyatakan bahwa jumlah utang membengkak besar, sehingga sebelum pembayaran dilakukan, perlu ada penyelidikan atau audit.
Namun, ia menyebutkan, saat ini audit harus segera dilakukan agar tidak menunggu lebih lama lagi, karena jumlah utang terus bertambah, sekarang hampir mencapai $20 juta. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah menerima informasi dari rumah sakit-rumah sakit tersebut dan mengarahkan Kemenkes untuk segera menyelesaikan masalah ini.
“Arahan dari Dewan Menteri melalui Perdana Menteri kepada Kementerian Kesehatan adalah untuk segera menghubungi rumah sakit-rumah sakit tersebut guna menyelesaikan masalah ini secepatnya,” kata Aderito kepada wartawan di Gedung Parlemen Nasional (PN), Dili, Selasa (24/9/2024).
Melalui korespondensi yang diterima pemerintah pusat dari rumah sakit-rumah sakit tersebut, serta informasi yang tersedia, Kemenkes telah diarahkan untuk segera menghubungi rumah sakit-rumah sakit itu secara langsung guna menyelesaikan perselisihan yang ada dan memulihkan kepercayaan mereka.
Dengan demikian, kata Hugo, rumah-raumah sakit itu tidak menghalangi transfer pasien dari Rumah Sakit Nasional Guido Valadares (HNGV) Dili ke rumah sakit di Indonesia, Malaysia dan Singapura dan mereka tidak memulangkan pasien yang masih dalam proses perawatan di rumah sakit-rumah sakit tersebut.
Karena itu, Kemenkes telah diarahkan, dan kementerian dengan cara apa pun harus menghubungi rumah sakit-rumah sakit tersebut untuk menyelesaikan utang yang ada atas nama negara agar dapat memulihkan kepercayaan mereka.
Jika Kemenkes memiliki rencana untuk melakukan audit, itu adalah bagian dari prosesnya. Namun, yang paling penting adalah memastikan rumah sakit-rumah sakit tersebut tetap dapat memberikan layanan kesehatan kepada pasien dari Timor Leste.
Meskipun demikian, Wakil Menteri Aderito Hugo da Costa belum mengetahui kapan Kemenkes dapat membayar utang-utang ini, tetapi pemerintah pusat telah mengarahkan Kemenkes untuk segera menyelesaikan masalah ini.
“Saya belum tahu, tetapi arahan dari Dewan Menteri dan Perdana Menteri kepada Kementerian Kesehatan adalah untuk segera menghubungi rumah sakit-rumah sakit tersebut guna menyelesaikan masalah ini secepatnya,” tambahnya.
Sementara itu, dalam rapat pleno Parlemen Nasional, Anggota Parlamen dari Fraksi Partai Pembebasan Rakyat (PLP), Maria Angelina Sarmento, kembali mengangkat informasi yang diterima dari tiga rumah sakit di luar negeri yang tidak menerima pasien baru yang dirujuk dari Dili. Karena itu, Kementerian Kesehatan perlu memberikan perhatian serius untuk segera membayar utang-utang tersebut. (mik)
